620 Petugas Pengawas Pilkada Bonebol Resmi Dilindungi BPJamsostek

620 Petugas Pengawas Pilkada Bonebol Resmi Dilindungi BPJamsostek

Foto untuk : 620 Petugas Pengawas Pilkada Bonebol Resmi Dilindungi BPJamsostek

BONEBOL – Sebanyak 620 petugas pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) resmi terdaftar dalam perlindungan jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).
Mereka terdiri dari komisioner kecamatan 54 orang, pengawas desa/kelurahan 165 orang, dan 275 untuk pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, tenaga SDM yang menunjang sekretariat Panwaslu yang jumlahnya kurang lebih 126 orang.
Perlindungan kepada para ratusan petugas pengawas Pilkada tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala BPJamsostek Cabang Gorontalo Teguh Setiawan dan Ketua Bawaslu Bonebol Moh. Fahri Kaluku tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pengawas Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango.
Penandatanganan MoU itu, diintegrasikan dengan pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi jaminan sosial ketenagakerjaan antara BPJamsostek Cabang Gorontalo bersama Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, di Gedung Ruang IT Meeting Room and Event by Render Studio, di Desa Toto Selatan, Kabila, Selasa (10/3/2020).
“Hari ini sudah ditandatangani perjanjian kerja sama pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk petugas pengawas Pilkada, yakni Panwas dan Bawaslu yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Tentunya ini merupakan bagian dari program negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun formal,”kata Kepala BPJamsostek Cabang Gorontalo Teguh Setiawan.
Teguh mengatakan sebagaimana kita ketahui bahwa petugas pengawas Pilkada dalam hal ini Panwas maupun Bawaslu masuk ke dalam pekerja di sektor formal dan berhak memperoleh perlindungan, karena pekerjaannya itu dikelilingi oleh faktor risiko. Mulai dari risiko diperjalanan sampai dengan kematian. 
Harapan kami tentunya perjanjian kerja sama tidak hanya sebatas di Pilkada.”Jadi Pilkada ini sebagai entri point-nya awalnya masuknya sebagai peserta BPJamsostek dengan harapan di Pilkada para petugas pengawas ini terlindungi,”kata Teguh Setiawan.
Namun setelah Pilkada ini selesai, maka diharapkan juga eks petugas pengawas ini bisa terlindungi tentu dengan pola skema yang berbeda. Misalnya melalui program sektor informal atau mereka bekerja di sektor formal, tentu melalui badan usaha-nya masing-masing.
Ketua Bawaslu Bone Bolango Moh. Fahri Kaluku mengungkapkan yang mendasari pihaknya untuk bekerja sama dengan BPJamsostek karena teringat dengan pengalaman waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang lalu.
Waktu Pilpres itu, lanjut dia, banyak penyelenggara, khususnya di Bawaslu hingga pengawas di tingkat bawah itu banyak yang jatuh sakit, kelelahan, bahkan yang mengalami kecelakaan akibat dari tahapan yang begitu padat.
Karena itu, ada tawaran dari BPJamsostek untuk bisa bekerja sama, maka ini langsung kami tangkap. Hal ini tentu harapannya untuk meminimalisir ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan minimal ada pertanggungan dan santunan dari BPJamsostek.
Fahri pun berharap kedepan kerja sama ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi di Bawaslu sendiri masih ada yang namanya pengawas desa/kelurahan dan pengawas TPS yang perlu perlindungan juga dari BPJamsostek. Karena mereka adalah sebagai ujung tombak Bawaslu di lapangan pasti babak belur dengan pekerjaan pengawasan.
Namanya pengawasan, kita itu ada istilah bekerja sepenuh waktu dan itu butuh energi yang begitu besar dan membutuhkan tenaga yang lebih besar.”Dengan adanya program perlindungan dari BPJamsostek ini tentu sangat membantu kami di Bawaslu. Makanya hari ini kami resmi melakukan penandatanganan kerja sama dengan BPJamsostek Cabang Gorontalo,”pungkas Fahri Kaluku. (AKP)

Sambutan