Bone Bolango Raih Piagam Penghargaan BKN Award 2022

Bone Bolango Raih Piagam Penghargaan BKN Award 2022

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyerahkan piagam penghargaan BKN Award 2022 kepada Sekda Bone Bolango Ishak Ntoma, pada kegiatan Forum Komunikasi Kepegawaian se Provinsi Gorontalo Tahun 2022, dengan tema Transformasi Digital ASN menuju Birokrasi 4.0, bertempat di Hotel Aston, Jumat (12/08/2022). (F.AKP/Diskominfo)

Kominfo, Bonebol – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali menorehkan prestasi dengan meraih piagam penghargaan BKN Award 2022 Pemerintah Kabupaten Wilayah Tengah Tipe Kecil dengan rangking II atas pencapaian dalam kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Ishak Ntoma, pada kegiatan Forum Komunikasi Kepegawaian se Provinsi Gorontalo Tahun 2022, dengan tema Transformasi Digital ASN menuju Birokrasi 4.0, bertempat di Hotel Aston, Jumat (12/08/2022).
Sekda Ishak Ntoma mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterima itu. Ia mengungkapkan penghargaan ini tidak lepas dari setiap pengadaan kepegawaian banyak hal yang dirancang oleh Pemda Bone Bolango. Salah satunya penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah
“Setiap pengadaan pegawai banyak hal yang kita rancang bagaimana perekrutmen pegawai itu, benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tentu dilihat dari kondisi aktual kemampuan keuangan daerah,”ungkap Sekda.
Lebih lanjut Ishak mengatakan untuk rekrutmen kepegawaian di Bone Bolango sendiri lebih diprioritaskan pada kebutuhan yang berhubungan dengan pelayanan publik.“Jadi rekrutmen pegawai di Bone Bolango lebih banyak diprioritaskan dengan yang berhubungan pelayanan publik khususnya kesehatan dan pendidikan,”kata Ishak Ntoma.
Sementara untuk mutasi sendiri, jelas Sekda, itu benar-benar direncanakan secara matang oleh Pemerintah Bone Bolango.“Pak bupati kita itu bukan mentang-mentang memiliki suatu kewenangan lalu sembarangan memutasi pegawai, tapi dibuat berdasarkan perencanaan yang matang dan dilihat juga sesuai kebutuhan,”kata Ishak.
Ia menambahkan untuk sisi mutasi kepegawaian, juga dilihat dari kondisi aktual, serta kondisi sosial dari pegawai itu.“Kita memutasi pegawai, itu dengan memperhitungkan kondisi sosialnya. Misalnya dia tinggal di Suwawa, tapi kita mutasi ke Bone, ini tentu tidak rasional. Kemudian kita juga melihat kondisi sosial dari pegawai itu,”papar Sekda Ishak Ntoma. (Tim Redaksi IKP/Humas/Kominfo)
 

Sambutan