Deputi KemenPANRB Ingatkan Tiga Hal Dilaksanakan di MPP Bone Bolango

Deputi KemenPANRB Ingatkan Tiga Hal Dilaksanakan di MPP Bone Bolango

Deputi Pelayanan Publik, KemenPANRB RI, Prof. Dr. Diah Natalisa didampingi Wabup Bone Bolango Dr. Merlan S. Uloli, saat melakukan kunjungan kerja di MPP Kabupaten Bone Bolango, Senin (15/3/2021). (F.AKP/Diskominfo)

Kominfo, Bonebol - Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI, Prof. Dr. Diah Natalisa, melakukan kunjungan kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Senin (15/3/2021).
Dalam kunjungan tersebut, Deputi Pelayanan Publik, Prof. Dr. Diah Natalisa mengingatkan tiga hal yang harus dilaksanakan kedepan oleh MPP Bone Bolango agar dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Di antaranya, pertama melaksanakan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Kedua, meningkatkan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan, khususnya Sarpras bagi kaum rentan.”Kami harap secara bertahap MPP Bone Bolango dapat memenuhi Sarpras kelompok rentan dimaksud,”ujar Diah Natalisa.
Selanjutnya yang ketiga, lakukan pengintegrasian pelayanan dalam MPP Bone Bolango. Hal ini memang butuh waktu panjang, namun setidaknya di beberapa MPP dan di Bone Bolango sendiri sudah mulai dirintis terkait dengan pengintegrasian layanan pada MPP. 
Menurutnya, beberapa bentuk integrasi pelayanan publik yang telah diterapkan oleh beberapa MPP di Indonesia, di antaranya integrasi sistem antrian online, integrasi persyaratan dasar dalam menerima layanan, integrasi SKM pada seluruh tenant dalam MPP, serta integrasi proses bisnis yang memungkinkan satu aplikasi untuk approval seluruh layanan. 
“Harapan kami MPP Bone Bolango juga dapat terus berinovasi untuk mengembangkan integrasi pelayanan, sehingga nanti dapat terwujud front office bersama untuk seluruh jenis layanan yang disediakan dalam MPP,”tutur Diah Natalisa.
Pada kesempatan itu, Diah Natalisa menyampaikan ucapan selamat atas dibangunnya MPP Bone Bolango.”Semoga hadirnya MPP Bone Bolango dapat memberikan manfaat yang luas bagi kepentingan kita semua, terutama masyarakat,”tukasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Dr. Merlan S. Uloli menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan waktu dari Deputi pelayanan Publik, KemenPANRB, Prof. Dr. Diah Natalisa Emba yang sudah berkenan melakukan kunjungan kerja sekaligus memberikan pembinaan dan arahan dalam rangka penyelenggaraan MPP Kabupaten Bone Bolango.
Merlan mengatakan dalam rangka menjawab tantangan global dan tuntutan masyarakat atas penyediaan layanan yang memadai dan berkualitas, maka kehadiran MPP di daerah sebagai sarana mengintegrasikan pelayanan di daerah merupakan jawaban atas solusi permasalahan tersebut.
Dimana kata Wabup Merlan Uloli, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam rangka mewujudkan hal tersebut berkomitmen membangun MPP dengan maksud meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang pengelolaannya dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan instansi pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, BUMN BUMD yang dilakukan pada suatu tempat.
MPP Bonebol sendiri, jelas Merlan Uloli, telah resmi beroperasi dan diresmikan secara virtual oleh Menkopolhukam RI MenPANRB pada HUT ke-18 Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 27 Januari 2021.“MPP Bone Bolango merupakan MPP ke-34 yang diresmikan oleh MenPANRB dan yang pertama di Provinsi Gorontalo,”jelas Merlan.
Wabup Merlan melaporkan sejak MPP Bone Bolango diresmikan telah bergabung sebanyak 21 instansi pemerintah, BUMN dan BUMD dengan menyelenggarakan sejumlah 269 jenis perizinan dan non perizinan. Namun pada tanggal 12 Maret 2021 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo juga menyatakan kesiapannya bergabung dengan MPP Bone Bolango.
“Mereka akan melaksanakan perizinan yang menjadi kewenangannya sebanyak 4 jenis layanan perizinan dan non perizinan, sehingga total sekarang ini menjadi 22 instansi yang bergabung dalam MPP Bone Bolango dengan jenis layanan perizinan dan non perizinan sebanyak 273 jenis layanan perizinan dan non perizinan,”tandas Merlan Uloli. (Tim IKP/Humas/Kominfo)
 

Sambutan