Ditengah Berbagai Keterbatasan, Bonebol Raih Nilai LPPD Predikat Baik

Ditengah Berbagai Keterbatasan, Bonebol Raih Nilai LPPD Predikat Baik

Kominfo BoneBol - Ditengah berbagai keterbatasan yang ada, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) berhasil meraih nilai predikat baik dalam Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Hal ini disampaikan Bupati Bone Bolango Hamim Pou memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan sosialisasi ini dirangkaikan dengan bimbingan teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bimtek LPPD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2021, di Hotel Aston Gorontalo, Kamis (28/1/2021) malam.

Hamim mengatakan kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyangkut bagaimana pelaksanaan kinerja agar terselenggara pemerintahan daerah yang baik dan berkesesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

“Alhamdulillah nilai kinerja LPPD Kabupaten Bone Bolango meraih nilai yang baik,”ucap Hamim.

Hamim menuturkan penilaian dari penyelenggaraan pemerintah daerah sendiri, berdasarkan pada dampak yang telah dilakukan pada layanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, kelengkapan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Direktur EKPD Kemendagri Akbar Ali, sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang dirangkaikan dengan Bimtek LPPD Kabupaten Bone Bolango tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemendagri merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat dalam mengukur kemampuan kinerja dan kepatuhan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terhadap urusan-urusan baik yang bersifat wajib maupun urusan yang tak terlihat.

“Kami Kemendagri melaksanakan evaluasi ini setiap tahunnya untuk seluruh provinsi maupun kabupaten/kota karena LPPD ini wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Mendagri dan Bupati Kepada Mendagri melalui Gubernur,”jelas Akbar.

Akbar menambahkan telah membentuk tim di masing-masing daerah untuk melaksanakan evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang hasilnya nanti dievaluasi oleh Kemendagri.

Akbar berharap dengan adanya perubahan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 ini, tim penyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango cepat beradaptasi untuk memenuhi seruan indikator-indikator yang dimintai dalam Permendagri 

Ia juga berharap dengan adanya Permendagri tersebut agar tim Bawasda di Bone Bolango untuk melaksanakan validasi data terhadap data-data yang disampaikan oleh para OPD untuk divalidasi keabsahannya, karena tanpa validasi sulit untuk kita evaluasi.

(Tim IKP/Humas/Kominfo)

Sambutan