Ratusan Jabatan Pengawas di Bone Bolango Akan Dialihkan ke Fungsional

Ratusan Jabatan Pengawas di Bone Bolango Akan Dialihkan ke Fungsional

Bupati Hamim Pou didampingi Wakil Bupati Merlan S. Uloli saat menyampaikan sambutannya pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bone Bolango ke-52 dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Ruang Sidang DPRD Bone Bolango, Selasa (18/5/2021). (F.AKP/Diskominfo)

Kominfo, Bonebol – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan mengalihkan Jabatan Pengawas maupun Eselon IV ke Jabatan Fungsional. Bahkan tak tanggung-tanggung terdapat ratusan Jabatan Pengawas yang rencanannya akan dialihkan maupun disetarakan ke Jabatan Fungsional tersebut.
Hal ini diutarakan Bupati Bone Bolango Hamim Pou dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bone Bolango ke-52 dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Ruang Sidang DPRD Bone Bolango, Selasa (18/5/2021).
Bupati Hamim Pou mengatakan sebagaimana penyampaian pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Juli 2019 di Sentul Bogor tentang visi dan misi Indonesia 2019-2024, bahwa ada lima prioritas nasional. Salah satunya yaitu percepatan reformasi birokrasi. Sangat penting bagi kita untuk segera mereformasi birokrasi, reformasi struktural agar lembaga/organisasi semakin sederhana, semakin simpel, dan semakin lincah.
Untuk itu, kata Hamim Pou, dalam rangkaian penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Bone Bolango dalam rangka penyetaraan jabatan administrasi khususnya Jabatan Pengawas/Eselon IV secara simultan pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap 480 Jabatan Pengawas maupun Eseson IV. 
Dari jumlah tersebut, jelas Hamim, ada sejumlah 207 Jabatan Pengawas yang berpotensi untuk disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional.”Hasil identifikasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 April 2021 kemarin,”terang Hamim yang turut didampingi Wakil Bupati Merlan S. Uloli.
Sementara itu, selain akan mengalihkan ratusan Jabatan Pengawas ke Jabatan Fungsional, tambah Bupati Hamim Pou, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga telah mengusulkan ke DPRD Bone Bolango untuk perampingan maupun penggabungan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 6 OPD saja.
Kedua belas OPD yang akan digabung itu, yakni Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menjadi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selanjutnya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menjadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
Berikutnya,  Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) dan Dinas Pangan (Dispan) menjadi Dinas Pertanian, Peternakan dan Pangan.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Kearsipan. (Tim IKP/Humas/Kominfo)
 

Sambutan