Sekda Pimpin Rakor Pembebasan Tanah Tahun 2020

Sekda Pimpin Rakor Pembebasan Tanah Tahun 2020

Foto untuk : Sekda Pimpin Rakor Pembebasan Tanah Tahun 2020

BONEBOL – Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) Ishak Ntoma memimpin rapat koordinasi (Rakor) rencana pembebasan tanah tahun 2020 yang digelar di ruang kerja Sekda, Rabu (12/2/2020).
Hadir dalam Rakor tersebut, Kajari Bone Bolango Daniel Martua Hutagalung, Kabag Ops Polres Bone Bolango AKP Cakra Donya, S.IK, Asisten I Taufik Sidiki, Inspektur Fredy H. Ahmad, Kepala Dinas Perkimtan Kadaria Hilala, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bone Bolango, dan sejumlah pimpinan OPD, Camat, instansi terkait, serta peserta rapat lainnya.
Sekda Ishak Ntoma dalam sambutannya mengatakan, Rakor ini digelar adalah rapat perdana dalam rangka menyamakan persepsi, melaksanakan koordinasi dan konsolidasi untuk rencana pengadaan tanah oleh Pemkab Bone Bolango di tahun 2020.
Sekda mengungkapkan ada beberapa rencana Pemkab Bone Bolango untuk pembebasan lahan yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Olehnya kita perlu duduk bersama untuk membahasnya mulai dari proses identivikasi sampai dengan finalisasi pembebasannya. 
Tentu hal-hal yang sifatnya memperlancar pembahasan lahan, itu akan menjadi perhatian kita dan hambatan-hambatan pun akan kita eliminir di lapangan terutama bagi lahan-lahan yang berpotensi ada konflik di dalamnya. Baik konflik di internal pemilik atau pun konflik ada kepentingan bagi tim pembebasan.
”Hal seperti ini kita akan cegah sedini mungkin sehingga proses pembebasan lahannya berjalan aman, lancar, dan tertib administrasi,”ujar Sekda Ishak Ntoma.
Ishak menuturkan tentu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan negosisasi pembebasan lahan berasaskan kepada transparansi dan kepatutan harga atau kewajaran harga dengan mengacu pada pendekatan penilaian appraisal dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Supaya tidak terjadi mark up ataupun kesalahan di dalam transaksi atau penggunaan uang negara untuk pembebasan lahan tersebut.
Selain itu mengacu pada pendekatan keabsahan atau kepastian hukum dari kepemilikan lahan yang dibeli oleh pemerintah daerah, dan pendekatan berasaskan untuk kepentingan umum.”Empat pendekatan itu yang kita kedepankan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan dana pemerintah dan pemanfaatan lahan yang dibeli oleh pemerintah daerah,”kunci Sekda Ishak Ntoma. (AKP)
 

Sambutan